RANCANGAN PENELITIAN

STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN RABA KOTA BIMA PROVINSI NTB

 BAB I PENDAHULUAN 

 1. Latar Belakang Masalah

Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal dan kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar. Partisipasi memang telah lama menjadi penghias bibir para penjabat dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcomes atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan Sejalan dengan waktu, upaya memikirkan ulang format proses politik yang lebih memberi ruang kepada rakyat mulai tampak, hal ini ditandai dengan diterapkan maka hal tersebut juga membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu wujudnya adalah dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 Tentang “Pedoman umum pengaturan mengenai desa” serta keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 2002 tentang “peraturan desa dan keputusan kepala desa”. Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri tersebut secara umum mengamanatkan bahwa pembangunan daerah dan desa/keluarahan harus dikelola dengan memperhatikan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, sekaligus dengan memelihara kehidupan berdemokrasi di tingkat desa dalam pelaksanaannya kemudian Undang-undang tersebut direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan untuk peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbit Surat Edaran Bersama antara Kepala BAPPENAS dengan Medagri No. 0259/M. PPN/I/2005 /050/1 66/sj tanggal 20 Januari 2005 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang tahun 2005 dari tingkat desa/kelurahan hingga Kabupaten/Kota. Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematik, yang tanggap terhadap perkembangan jaman, yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kemudian dalam pasal 2 dinyatakan pula bahwa tujuan SPPN adalah: 1. Mendukung kondisi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Raba Kota Bima, terutama berkaitan dengan langkah ke 3 pada tahap pertama proses perencanaan pembangunan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang berbunyi: Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-¬masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kab/kota. Hal menarik tersebut antara lain: mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai musrenbang desa/kelurahan sampai kecamatan belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kecamatan merupakan rumusan elite desa/kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Fenomena ini dapat dilihat berdasarkan hasil observasi penulis ketika menghadiri kegiatan musbangdes di kelurahan Rite Kecamatan Raba pada tanggal 25 Oktober 2013, kegiatan Musbangdes dihadiri oleh perwakilan Rukun Warga/RW (ada 5 RW di Kelurahan Rite), dan beberapa orang perwakilan masyarakat. Sebelum dilaksanakan musbangdes terlebih dahulu diselenggarakan musbangdus yaitu musyawarah pembangunan dusun. Kelurahan Rite terbagi dalam 10 RT. Masing-masing RT menyerahkan daftar identifikasi kebutuhan masyarakat ke kantor kelurahan sebelum penyelenggaraan musbangdes. Pada tahap musbangdes, aparat desa/kelurahan membacakan daftar identifikasi kebutuhan dari masing-masing RT, namun tidak mendiskusikan kebutuhan mana yang dijadikan kegiatan prioritas yang akan diusulkan pada musrenbang tahapan selanjutnya. Pihak kelurahanlah yang merumuskan daftar kegiatan prioritas tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah kelurahan masih mendominasi perumusan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang selanjutnya.

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

2.1. Identifikasi Masalah 

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Raba Kota Bima rendah.
2. Sosialisasi oleh aparat pemerintah daerah belum menyentuh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan daerah. 
3. Implementasi Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional masih belum dipahami oleh beberapa pihak yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. 
4. Kesiapan perangkat organisasi, sumber daya aparatur di daerah serta peningkatan dan pemberdayaan stakeholders belum optimal. 

2.2. Perumusan Masalah 

1. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Raba Kota Bima. 
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Raba Kota Bima. 

3. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Raba Kota Bima. 
2. Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Raba Kota Bima. 

 4. Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima. 
2. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan 

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga¬lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1977). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan¬-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation building)”. Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997;9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi multi interpretable namun disamping itu pembangunan harus dipahami sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan sistem organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Todaro melihat pembangunan sebagai: “proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan, dan penghapusan kemiskinan absolut dari masyarakat”. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah: (1) Live sustainance atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) Self esteem, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) Freedom for survitude, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas. Meskipun pengertian pembangunan amat bervariasi namun menurut Esman (Tjokrowinoto 1999:91) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang dipandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan. Pembangunan masyarakat desa menurut Tjokrowinoto (1999:35) dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya: (1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatan sendiri, (3) azas pemufakatan bersama. Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat desa. Azas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama harus berdasarkan kekuatan sendiri, azas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat desa. Disamping itu strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (top down), pendekatan dari bawah (bottom up) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa (community base management). Pendekatan ‘top down’ dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. Pendekatan ‘bottom up’ dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan ‘community base management’ sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah. Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. 

2.2. Perencanaan

Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Waterson (dalam Diana Conyers, 1994: 4) pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan J Nehru (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelejensia guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan masalah. Kemudian Beenhakker (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan. Definisi lain diungkapkan Kunarjo (2002: 14) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperngkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Dari beberapa pengertian tentang perencanaan, penulis mensintesakan bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan. Definisi perencanaan yang lain dikemukakan oleh Sitanggang, mengemukakan bahwa perencanaan diartikan sebagai alat atau unsur dalam upaya menggerakan dan mengarahkan organisasi dan bagian-bagiannya mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo (1998:12) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (Maximum Output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Beliau juga mengungkapkan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilama dan oleh siapa. Definisi lain dikemukakan oleh para ahli manajemen dalam buku yang ditulis oleh Malayu S.P. Hasibuan (1988) diantaranya: George R Terry mengatakan perencanaan adalah upaya untuk mememilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-sumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita menyatakan bahwa pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Diana Conyers dan Peter Hill (LAN-DSE, 1999) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. T Hani Handoko mengemukakan pengertian perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Menurut Koontz dan O’Donnel, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif yang ada. Sedangkan Louis A Allen mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

2.3. Perencanaan Pembangunan 

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993:95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengertian pembangunan menurut Siagian adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004: 4) berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (1981: 3) bahwa perencanaan adalah sebagai: “suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara¬-cara alternatif penggunaan sumber daya-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang”. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana. Menurut Diana Conyers (1994: 5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan. Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mapu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik. Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia telah diterapkan secara luas mulai pertengahan tahun 1980-an. Mekanisme perencanaan tersebut menggunakan kombinasi antara pendekatan dari bawah (bottom up approach) dan dari atas (top down approach). Terdapat enam tahap yang dilalui, mulai dari musyawarah pembangunan desa (musbangdes), Diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat kecamatan, rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) di tingkat kabupaten/kota, rakorbang tingkat provinsi, konsultasi regional pembangunan (konregbang), dan konsultasi nasional pembangunan (konasbang). Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada kabupaten/kota akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi pengelola administrasi negara di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasinya program-program pembangunan. Oleh karena itu model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat lokal. Model pembangunan itu dilakukan melalui perubahan paradigma pembangunan top down ke pembangunan partisipatif. Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya. 2.4. Partisipasi masyarakat Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu kiranya diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan yang selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain: Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi (participation) yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana¬-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa pemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Geddesian (dalam Soemarmo 2005 :26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakatdapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah. Secara skematis struktur partisipasi masyarakat dalam perencanaan sebagai berikut: Gambar 2.1 Struktur Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Sumber: Geddesian dalam Soemarmo Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah seperti yang dikemukakan oleh Robert (dalam Soemarmo, 2005). Robert pada dasarnya sependapat dengan geddesian. Ia mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pertisipatif menurut Robert dibagi atas perencanaan sebagai aktivitas perencana dan aktivitas masyarakat. Partisipasi masyarakat berada pada tahap pemilihan alternatif kebijakan dan program sementara penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan dilakukan secara bersama dengan perencana. Adanya partisipasi masyarakat dalam penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan secara bersama antara masyarakat dan perencana menurut Mc Connel (dalam Soemarmo, 2005) merupakan input sekaligus sebagai ekspresi dan aspirasi masyarakat. Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah: Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90). Literatur klasik selalu menunjukan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna sub stantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah voice, access dan control (Juliantara, 2002:90-91). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah:

1. Voice, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. Access, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik. 
3. Control, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. 

Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya. Alexander Abe (2002:81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut: “perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat”. Lebih lanjut Abe mengemukakan langkah-langkah dalam perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah yang dapat digambarkan sebagai tangga perencanaan dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

1. Penyelidikan, adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat local yang berkembang di masyarakat. 
2. Perumusan masalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. 
3. Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan sebagai dana konkrit (uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan target yang telah ditetapkan.
4. Rumusan tujuan, tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya.
5. Langkah rinci, penetapan langkah-langkah adalah proses penyusunan apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak. 
6. Merancang anggaran, disini bukan berarti mengahitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia. 

Rumusan FAO yang dikutip Mikkelsen (2001:64) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksnakan persiapan, pelaksanaan dan monitoring priyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut. Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh Mubyarto (1984:35), “partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorban kepentingan diri sendiri”. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan. Rumusan FAO dan pandangan Mubyarto di atas menunjukkan bahwa masyarakat harus dapat membantu dirinya sendiri dalam pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, sehingga program apapun yang direncanakan sudah selayaknya memperhatikan situasi setempat dan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran, yang selanjutnya mereupakan salah satu persyaratan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai harapan dan masyarakat secara sukarela melakukan pengawasan guna dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan yang dicanangkan. Semakin mantap tingkat komunikasi yang dilakukan maka semakin besar pula terjadinya persamaan persepsi antara para stakeholders pembangunan. Hal ini senada sebagaimana dinyatakan Soemadi Rekso Putranto (1992:51 - 52) bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing. Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan.hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan Bintoro bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut: (1) Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain; (3) Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil. Pandangan Bintoro di atas mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan pada prinsipnya merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu menerima manfaat secara proporsional, dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan masyarakat. Hal ini penting dalam tahapan proses selanjutnya, dimana masyarakat akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyrakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga penyimpangan¬penyimpangan dapat lebih dihindarkan, guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan. Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, (Siagian, 1989:108) menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan proses dalam memilih alternatif yang diberikan semua unsur masyarakat, lembaga formal, lembaga sosial dan lain-lain. Ini berarti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, alternatif apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu, dan alternatif mana yang terbaik harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut. Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijkaan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut. Pusic (dalam Adi, 2001:206-207) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dlihat dari 2 hal, yaitu: a. Partsipasi dalam perencanaan Segi positif dari partsipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat. b. Partsipasi dalam pelaksanaan. Segi positif dari Partsipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari. Pandangan Pusic yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Adi yang melengkapi pandangan Pusic. Menurut Adi (2001:208), dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. partisipasi masyarakat hendaknya pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (non direktif), sehingga partisipasi masyarakat meliputi proses-proses: a. Tahap Assesment. b. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. c. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. d. Tahap evaluasi (termasuk didalamnya evaluasi input, proses dan hasil). Berdasarkan hal di atas, maka dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsensus dalam kebijakan pembangunan, dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut: 

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat. a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan) Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak. b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif. 
4. Sinergitas a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak. b. Selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi. c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun. d. Memperhatikan interaksi diantara stakeholders. 
5. Legalitas a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku. b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 
6. Fisibilitas Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu. Senada dengan ciri-ciri diatas Samsura (dalam Fitriasturi, 2005:40) mengemukakan kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut: a. Adanya perlibatan seluruh stakeholders. b. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate. c. Adanya proses politik melalui negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (collective agreement). d. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi. 

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyrakat.

 BAB III

 METODE PENELITIAN 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan taylor (dalam moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai pro sedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat¬sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas. Analisanya dikerjakan berdasarkan ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir, 1983:105). Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama: (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa karena itu metode deskriptif sering disebut metode analisa. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gej ala atau kelompok-kelompok tertentu atau menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Menurut Singarimbun, penelitian deskriptif biasa dilakukan tanpa hipotesa yang dirumuskan secara ketat. Ia mengontrol juga hipotesa tetapi tidak akan diuji secara statistik. Selain itu ia mempunyai 2 tujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik dan frekuensi kerjanya suatu aspek fenomena sosial. Tujuan kedua adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1982:4). Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Nasution, 1992:31) dalam menentukan fokus penelitian kualitatif pada awalnya Masalah yang akan teliti masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah penulis berada dalam lapangan. Fokus itu masih mungkin mengalami perubahan selama berlangsungnya penelitian. Dengan perumusan fokus penelitian yang baik maka penulis akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dan tidak terjebak pada bidang yang umum dan luas. Fokus penelitiannya adalah studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Raba Kota Bima.

3.3. Fenomena Pengamatan

Fenomena pengamatan dalam penelitian ini dikembangkan dari pengertian perencanaan partisipatif yaitu usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Adapun fenomena pengamatan dalam penelitian ini adalah: 

1. Terfokus tidaknya perencanaan pada kepentingan masyarakat dilihatdari: a. Apakah perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. b. Apakah perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. 
2. Partisipasi masyarakat dilihat dari: a. Apakah masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran. b. Apakah masyarakat mengalami hambatan terkendala waktu dan tempat dalam memberikan sumbangan pemikiran. c. Apakah masyarakat ikut memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam musrenbang yang lebih tinggi. 
3. Sinergitas perencanaan dilihat dari : Apakah selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta terdapat interaksi diantara stakeholders. 
4. Legalitas perencanaan dilihat dari : Apakah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. 

3.4.Pemilihan Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong 2006:132). Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian (Bogdewic dalam Budi Puspo). Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Bernard dalam Budi Puspo). Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemillihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik snow ball sampling. Penelusuran informan akan berakhir jika sudah tidak diperoleh tambahan informasi atau dihadapkan pada kendala dana dan waktu (Breg, Guba dan Lincoln dalam Fitriastuti, 2005 :75).

3.5. Instrumen Penelitian 

Salah satu cirri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong 2006:241). Menurut Moleong cirri¬ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesemapatan mencari respons yang tidak lazim. Adapun alat Bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya. 

3.6. Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Wawancara semi struktur Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono). b. Observasi. Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasip yaitu peneliti dating di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

3.7. Analisa Data

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interprestasi sehingga sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

 DAFTAR PUSTAKA 

Abe, Alexander,, 2001, Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. 

Abe, Alexander, 2002, Perencanaan Daerah Partisipatif, Penerbit Pondok Edukasi, Solo. 

Adi, Isbandi Rukminto, 2001, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta. Budi Puspo, Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif, Universitas Diponegoro, Semarang. 

Conyers, Diana, 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 

Hariani, Dyah, dkk, Bahan Ajar Manajemen Strategis dan Manajemen Pembangunan Fitriastuti, NurwiMayasri, 2005, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD), Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang. 

Hasibuan, Malayu, S.P.Drs, 1993, Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, CV. Haju Masagung, Jakarta. Kunarjo, 2002, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta. Kartasasmita, Ginanjar, 1997, Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta. 

Moleong, Lexy, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung. Mubiyarto, 1984, Pem bangunan Pedesaan, P3PK UGM, Yogyakarta. 

Mikkelsen, Britha, 2006, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Michael, Todaro, 1977, Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta. Muhadjir, H. Noeng, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rakesarasin, Yogyakarta. Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) Analisis Data Kualitatif , Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.

Moelyarto, Tjokrowinoto, 1999, Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi, Kreasi Wacana, Yogyakarta. Nasution, 1992, Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif, Tarsito, Bandung. Nazir, Muhamad, 1983, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

ReksoPutranto, Soemadi, 1992, Manajemen Proyek Pemberdayaan, Lembaga Penerbitan FE-UI, Jakarta. Siagian, Sondang P, 1994, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. 

Singarimbun, Masri dan sofyan Effendi, 1986, Metode Penelitian Survey, Suntingan LP3ES, Jakarta. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta. Soemarmo, 2005, Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik), Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang. 

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, Manajemen Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Wijaya, Rina, 2001, Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakaarta), Tesis, MagisterPerencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

WHEN ARE INTEREST RATES EXOGENOUS?

Critical Review

WHEN ARE INTEREST RATES EXOGENOUS?

By

L. Randall Wray*

Working Paper No. 30 January 2004

*Senior Research Associate, Center for Full Employment and Price Stability, University of Missouri-Kansas City, and Senior Scholar, Jerome Levy Economics Institute

 

I.       Pemahaman terhadap penelitian yang ditelaah

1.      Motivasi Penelitian

Untuk melihat isu yang layak menjelajahi seputar suku bunga exogeneity. Pertama tentang apa yang kita maksud dengan istilah exogeneity dengan mengadopsi definisi biasa yang mengidentifikasi exogeneity dengan kemampuan otoritas moneter untuk "mengelola"  tingkat bunga meskipun disini menjelaskan mengapa agak bermasalah. Kedua, mengacu secara langsung  dari pertanyaan itu, kita perlu mempertimbangkan mana tingkat suku bunga (s) adalah langsung dikelola oleh kebijakan. Ketiga, kita perlu menentukan apakah ini suku bunga exogeneity dalam arti "alami", atau, apakah itu mengikuti dari pengaturan kelembagaan tertentu (termasuk, mungkin, kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral)

2.      Masalah Penelitian

Penelitian ini membahas implikasi yang timbul dari penerapan suku bunga eksogen untuk dua teori yang secara tradisional memainkan peran penting dalam banyak penelitian Keynesian Posting: Keynes Teori preferensi likuiditas, dan hipotesis ketidakstabilan keuangan Minsky.

3.      Landasan Teori

a.      Exogeneity

Istilah exogeneity digunakan dalam dua atau tiga cara berbeda. (Desai 1989; Wray 1992; Cooley dan LeRoy 1981) Penggunaan yang paling umum (setidaknya oleh Pos Keynesian) dalam pengertian control.

Variabel eksogen adalah salah satu yang nilainya ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Moore lebih suka menggunakan istilah "mengelola" untuk menunjukkan bahwa pembuat kebijakan mengubah mereka Target suku bunga sebagai reaksi terhadap hasil ekonomi dan tujuan-tujuan kebijakan. Kedua dimana istilah yang digunakan adalah dalam arti teoritis atau kausal.

Variabel eksogen dalam model diasumsikan menyebabkan perubahan dalam variabel endogen. Sebuah variabel eksogen yang sangat kuat adalah semua variabel independen endogen dalam model (termasuk nilai saat ini dan yang terdahulu dari variabel-variabel ini), sebuah variabel eksogen lemah dapat didefinisikan sebagai salah satu yang nilainya tidak tergantung pada nilai-nilai kontemporer dari variabel endogen, tapi mungkin tergantung pada nilai-nilai yang terdahulu dari variabel-variabel ini. Perhatikan bahwa variabel eksogen dalam pengertian kontrol belum tentu eksogen dalam arti teoritis karena pembuat kebijakan dapat memilih target untuk variabel yang didasarkan pada nilai-nilai variabel endogen. Memang, masuk akal setiap teori yang pengaturan suku bunga oleh Bank Sentral akan termasuk fungsi reaksi untuk membuat suku bunga setidaknya endogen lemah dalam arti teoritis.

Akhirnya, kita bisa mendefinisikan statistik exogeneity sebagai kasus di mana variabel independen dari semua variabel penjelas dengan menguji model-a kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan perkiraan objektif tentang koefisien. Hal ini penting untuk tes empiris, tetapi pasti tidak mungkin untuk memenuhi dalam hal administrasi oleh Bank Sentral dari suku bunga (s). Berikut kita umumnya akan menggunakan istilah ini dalam pengertian kontrol, namun, kami akan mencatat bahwa ini menjadi bermasalah, terutama ketika kita mendiskusikan rezim nilai tukar.

b.      Suku bunga yang eksogen?

Moore berpendapat bahwa Bank Sentral mengelola semacam suku bunga pinjaman eksogen antar bank (suku bunga fed fund di Amerika Serikat). Setelah menetapkan target tingkat, ia tidak memiliki pilihan selain untuk mengakomodasi permintaan "horizontal" untuk cadangan. Hal ini menimbulkan dua perbedaan. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini tidak berbeda dari ortodoks biasa eksposisi kebijakan moneter sebagai pilihan antara menargetkan cadangan atau menargetkan tingkat bunga, jika Bank Sentral memilih target suku bunga, kehilangan kontrol atas cadangan. Namun, yang seharusnya bahwa Bank Sentral bisa memilih target cadangan untuk mencapai target uang. Tanggapan Moore bahwa Bank Sentral sebenarnya harus mengakomodasi permintaan untuk cadangan, tetapi dapat memilih target tingkat suku bunga yang berbeda. Oleh karena itu, jika Bank Sentral memang bisa menembak sasaran cadangan, ia melakukannya hanya melaluinya keputusan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk menurunkan atau menaikkan cadangan untuk permintaan. Dengan demikian, pasokan cadangan yang dianggap terbaik sebagai mengakomodasi sepenuhnya permintaan, tetapi tetap pada target suku bunga Bank Sentral.

Ini mengarah ke pertanyaan kedua: mengapa Bank Sentral selalu mengakomodasi cadangan untuk permintaan? Kita dapat mengidentifikasi setidaknya empat jawaban yang berbeda yang telah diberikan. Salah satu yang paling awal diberikan oleh analisis ahli Moore yang terdahulu dan akuntansi cadangan kontemporer. Ternyata, kedua metode terdahulu menghasilkan persyaratan cadangan: cadangan yang harus digelar hari ini bergantung pada besar atau tingkat yang lebih rendah pada deposito diadakan di masa lalu cukup jauh. Sebagai bank tidak dapat diharapkan untuk mundur dalam waktu, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang sejarah deposito. Bahkan jika periode penyelesaian singkat disediakan untuk memenuhi kebutuhan cadangan, portofolio yang diperlukan penyesuaian bisa terlalu besar, terutama ketika kita menganggap bahwa banyak aset bank tidak likuid. Oleh karena itu, dalam prakteknya, Bank Sentral secara otomatis menyediakan pertanyaan hanya atas "harga", yaitu tingkat diskonto yang dikenakan pada cadangan. Yang kedua, jawabannya sering diberikan kurang memuaskan, yaitu bahwa Bank Sentral harus beroperasi sebagai lender of last resort, yang berarti bahwa ia menyediakan cadangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Masalah dengan penjelasan ini adalah bahwa sementara itu tidak diragukan lagi benar, berlaku untuk dimensi waktu yang berbeda. Bank Sentral mengakomodasi permintaan untuk cadangan hari demi hari, bahkan jam demi jam. Ini mungkin akan memakan waktu lama sebelum penolakan untuk mengakomodasi untuk cadangan permintaan akan cenderung menghasilkan kondisi di mana bank runs dan krisis keuangan mulai terjadi. Setelah ini terjadi, Bank Sentral pasti akan masuk sebagai lender of last resort, tapi ini adalah hal yang berbeda dari akomodasi harian "horisontal". Penjelasan ketiga adalah bahwa Bank Sentral mengakomodasi permintaan cadangan untuk memastikan sistem pembayaran teratur. Ini bisa dipandang sebagai yang erat kaitannya dengan argumen terakhir lender of resort, tapi saya pikir itu dapat lebih masuk akal diterapkan pada kerangka waktu di mana akomodasi berlangsung. Par kliring antar bank, dan yang lebih penting kliring setara dengan pemerintah, mengharuskan bank memiliki akses ke cadangan untuk kliring.

Argumen terakhir adalah bahwa karena permintaan untuk cadangan sangat elastis, dan karena sektor swasta tidak dapat meningkatkan pasokan, suku bunga overnight akan sangat tidak stabil tanpa Akomodasi Bank Sentral. Oleh karena itu, relatif stabilnya harga semalam membutuhkan "Horisontal" akomodasi oleh Bank Sentral. Dalam prakteknya, bukti empiris suku bunga overnight yang relatif stabil selama jangka waktu bahkan sangat singkat mendukung keyakinan bahwa Bank Sentral menampung horizontal.

Kita dapat tegas menyimpulkan bahwa tingkat eksogen dikelola oleh Bank  Sentral. Bagaimana dengan harga lainnya? Utang jangka pendek adalah pengganti aset yang sangat baik untuk cadangan pinjaman, maka suku bunga akan erat melacak suku bunga antarbank. Tarif jangka panjang akan tergantung pada harapan pendek masa depan harga jangka panjang, sangat ditentukan oleh ekspektasi target kebijakan moneter masa depan. Dengan demikian, kita bisa mengambil orang-orang untuk menjadi sebagian besar eksogen dalam arti kendali karena Bank Sentral bisa mengumumkan sasaran yang dituju jauh ke masa depan dan dengan demikian mempengaruhi spektrum tarif pada utang.

Menurut Moore, pinjaman bank ritel dan suku bunga deposito ditentukan oleh mark- up dan mark-down. Mengingat kekuatan pasar, bank menetapkan suku bunga pinjaman ritel (sebagai harga-setter) sebagai mark-up melebihi target suku bunga Bank Sentral, dan kemudian memenuhi semua permintaan kredit "horizontal" pada saat itu tingkat (sebagai kuantitas-taker). Demikian pula, mereka adalah harga-setter dan kuantitas-taker di pasar deposito ritel mereka menandai-down tingkat bunga yang ditargetkan. Pasar grosir (deposito ditengahi) yang kompetitif dan digunakan oleh masing-masing bank untuk mengkompensasi asimetri dalam kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman atau mempertahankan deposito ritel. Di sini, bank kuantitas-setter dan price-taker. Akhirnya, tunjangan dibuat untuk menyesuaikan suku bunga untuk memperhitungkan perbedaan resiko. Setelah bank telah membentuk resiko bobot, ini memasok pinjaman "horizontal" dengan "dikelola" suku bunga kredit yang itu sendiri merupakan mark-up atas "diberikan" antarbank target suku bunga pinjaman overnight Bank Sentral.

Apakah suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito ritel harus dipertimbangkan "eksogen" di pengertian kebijakan pengendalian tergantung pada perilaku mark-up. Jika tanda-up tidak berbeda dengan kebijakan Bank Sentral sendiri, dan dikenal maka Bank Sentral bisa meningkatkan tingkat pinjaman lagi untuk mencapai target tingkat yang lebih tinggi (untuk kelas resiko) dengan menaikkan sasaran suku bunga overnight. Jika tanda-up bervariasi melalui waktu-mungkin karena kondisi makro atau mikro - kemudian "administrasi" dari suku bunga pinjaman eksogen menjadi lebih bermasalah, tapi mungkin dikelola dengan beberapa slip 'twixt bibir dan piala'. Ada juga jelas asimetri: yang Bank Sentral dapat menaikkan suku bunga pinjaman, namun kemampuannya untuk menurunkan mereka dibatasi oleh suku bunga pinjaman nol antar bank (jika bank ingin mark-up dari 400 basis poin, pinjaman tingkat tidak dapat didorong di bawah 4%). Dalam hal ini, kemampuan Bank Sentral untuk "mengelola" suku bunga pinjaman eksogen terbatas karena tidak bisa mendorong mereka turun sekali sehingga tercapai tingkat nol.

Setidaknya beberapa dari kritik kerangka Moore telah didasarkan pada argumen bahwa mark-up tergantung pada keadaan ekonomi makro (misalnya, tahap siklus) bisnis dan juga pada posisi neraca pinjaman bank dan yang peminjam (yang sekali lagi mungkin berbeda temporal). Memang benar bahwa Moore tidak menyangkal bahwa mungkin variabel mark-up dan saya yakin dia akan setuju bahwa hal itu dapat bervariasi di atas siklus naik dengan pesimisme dan jatuh dengan optimisme. Hal ini bahkan bisa dilihat sebagai reklasifikasi resiko-peminjam yang digunakan untuk menerima pinjaman atas dasar 200 bp mark-up sekarang dibebankan 400 bp karena resiko telah meningkat. Jika saya berani untuk menjelajah ke debat horizontalism-strukturalis, Aku akan mencatat bahwa strukturalis (salah) berusaha untuk membantah pinjaman kurva penawaran horizontal pada argumen bahwa lebih dari kepentingan ekspansi. Harga cenderung naik karena mark-up meningkat karena resiko yang dirasakan tumbuh. Tapi aku tidak akan pergi ke sana karena kurva penawaran pinjaman horisontal Moore berada pada titik waktu, sementara mereka adalah plot suku bunga dari waktu ke waktu.

Horizontalism Moore tidak bertentangan dengan meningkatnya tanda dari waktu ke waktu sebagai resiko dalam peningkatan ekonomi, dan kepedulian strukturalis dengan inovasi dan evolusi praktek dapat dimasukkan dalam kerangka Moore. Akan kita lihat di bagian akhir, titik yang Hyman Minsky telah mencoba untuk membuat adalah bahwa melalui ekspansi, dan dalam kondisi tertentu, neraca dari kedua peminjam dan lender dapat  "ditarik" menjadi sedemikian rupa sehingga suku bunga pinjaman cenderung naik, hal ini dapat ditafsirkan baik sebagai tren miring ke atas atau bergeser karena meningkatnya resiko.

Apa yang saya percaya untuk menjadi agak lebih bermasalah adalah visi elastis sempurna pasokan kredit pada tingkat pinjaman ditandai-up. Memang benar bahwa rumah tangga memegang kartu kredit dengan garis pra-disetujui kredit sampai dengan limit dengan biaya yang cukup konstan (biaya dan tingkat suku bunga), pemanfaatan garis-garis ini sampai batas-batas hampir pasti akan berdampak pada tarif dan biaya yang dikenakan pada pinjaman tambahan, tetapi hal ini dapat dikaitkan dengan gerakan dalam kelas resiko yang lebih tinggi. Perusahaan juga menegosiasikan jalur kredit yang biasanya memicu biaya tinggi dan tarif seperti yang digunakan, tapi ini juga dapat dilihat sebagai transisi ke kelas beresiko. Kredit komersial (dan pinjaman hipotek) meminta negosiasi individu, dengan jumlah pinjaman dan hati-hati menggunakan suku bunga pada waktu dikutip. Perusahaan harus memenuhi persyaratan kinerja yang sangat spesifik untuk terus memanfaatkan pinjaman. Selanjutnya, pinjaman (dan tingkat hipotek) dapat menilai sebagian atau bahkan sebagian besar variabel (tergantung pada pengaturan kelembagaan). Dalam kasus ini, sulit untuk melihat bagaimana untuk mengatakan bahwa pasokan pinjaman adalah "horisontal", kecuali bahwa pemberi pinjaman akan memasok kredit pada tingkat dinegosiasikan dan sampai batas-dinegosiasikan dengan pinjaman yang mungkin mengambil tempat kemudian dan atas batas tersebut untuk dikenakan tingkat lain yang akan baik dinegosiasikan pada saat itu, atau tetap seperti beberapa mark-up atas kurs masa depan yang saat ini belum diketahui.

Saya berpikir bahwa kontribusi Moore adalah pengakuan penting bahwa cadangan pinjaman tidak dibatasi dan bahwa mereka dibuat di sebuah tingkat negosiasi atau "diberikan". Dengan demikian ada hubungan yang diperlukan antara jumlah pinjaman yang dibuat dan tingkat bunga yang dibebankan.  Di rasa, suku bunga kredit adalah "eksogen", meskipun hal ini tidak salah satu istilah definisi yang biasa. Selanjutnya, dampak bahwa Bank Sentral mungkin pada tingkat pinjaman datang melalui target suku bunga overnight dan tidak melalui manipulasi jumlah cadangan. Jadi, sekali lagi, angka ini "eksogen" kuantitas, meskipun tidak mungkin eksogen dalam arti teoritis. Klaim bahwa cadangan disediakan "horizontal" pada tingkat yang ditetapkan oleh Bank Sentral, saya berpikir, di luar sengketa. Cadangan tidak dapat menjadi "bahan baku" dari mana pinjaman yang dibuat, dan lebih tepat untuk melihat cadangan sebagai hasil dari aktivitas pinjaman keputusan. Karena deposito bank diciptakan dengan pinjaman, mereka tidak dapat diperlakukan sebagai bagian dari pinjaman pembuatan "fungsi produksi", baik. Oleh karena itu, baik dana ISLM dan dipinjamkan pendekatan untuk "Endogen" tekad suku bunga harus ditinggalkan. Ini adalah wawasan penting yang mengikuti dari pekerjaan Moore, terlepas dari bagaimana seseorang yang menafsirkan suku bunga exogeneity.

c.       Ketika suku bunga yang eksogen terjadi?

Hal ini jelas bahwa pendekatan suku bunga eksogen Moore bergantung pada akomodatif perilaku Bank Sentral. Dari sini, kita dapat memperkirakan bahwa exogeneity suku bunga membutuhkan pengaturan kelembagaan tertentu. Pada bagian ini kita akan mengeksplorasi kondisi di mana (setidaknya beberapa) suku bunga eksogen.

Kedua Vicky Chick and Moore (serta Chris Niggle) telah mengajukan sebuah "evolusi" atau "tahapan" pendekatan untuk uang endogen, yang menurut uang telah menjadi endogen relatif baru. Tercipta untuk, ini tergantung pada tingkat perkembangan dari sektor perbankan, karena Moore itu tergantung pada keberadaan Bank Sentral yang mengakomodasi untuk cadangan permintaan. Ini telah disebut "endogenitas kelembagaan", dikontraskan dengan "endogenitas alami" diadopsi oleh banyak circuitistes (lebih tepat disebut "Endogenitas Logis"). Saya lebih suka untuk menemukan asal-usul uang endogen di kejauhan masa lalu, mungkin beberapa waktu yang singkat setelah asal-usul "uang negara" bahwa Keynes tahun 2000 SM (tapi penelitian sejarah yang lebih baru mungkin akan mendorong kembali tahun tersebut seribu tahun lagi atau lebih). Demikian pula, dan logis berikut dari pandangannya tentang sifat endogenitas uang, Moore tampaknya untuk menemukan asal-usul suku bunga eksogen dalam kebangkitan Bank Sentral akomodatif. Sekali lagi, saya ingin untuk mendorong hal ini lebih jauh kembali: Michael Hudson telah menunjukkan kepada saya bahwa kepuasan suku bunga yang diberikan eksogen di Mesopotamia kuno (dan karya monumental oleh Homer dan Sylla tampaknya untuk mengkonfirmasi waktu yang sangat panjang stabilitas harga di lain waktu dan di tempat-tempat lain yang konsisten dengan pandangan bahwa tarif telah lama eksogen "diberikan"). Paradoksnya, saya tidak akan setuju dengan bahwa suku bunga Moore telah eksogen di AS sejak berdirinya The Fed di 1913-tepatnya, saya berpendapat bahwa suku bunga AS yang endogen dari tahun 1913 ke rincian dari Bretton Woods, dan bahwa tingkat semalam sejak itu benar-benar eksogen dalam arti kontrol. Pengaturan kelembagaan kunci yang menentukan exogeneity, yang telah penting sejak 1913, adalah rezim nilai tukar.

Dalam perekonomian modern, sistem perbankan beroperasi sebagai agen pemerintah, karena hampir semua pembayaran pemerintah dan penerimaan pajak mengalir melalui bank. Dalam rezim suku bunga mengambang, pemerintah yang menerbitkan mata uang menghabiskan dengan mengkredit rekening bank. Pembayaran pajak mengakibatkan debit ke rekening bank. Defisit belanja pemerintah mengambil bentuk jaring kredit ke rekening bank. Secara operasional, entitas yang menerima pembayaran bersih dari Pemerintah terus kewajiban sistem perbankan sedangkan bank memiliki cadangan dalam bentuk kewajiban Bank Sentral (kita dapat mengabaikan kebocoran dari deposito dan cadangan-menjadi uang tunai dimiliki publik non-bank sebagai komplikasi sederhana yang ada mengubah substansi). Sementara explications Keynesian dan Post horizontalism paling fokus pada penyediaan Bank Sentral cadangan sebagai bagian dari kebijakan moneter, suntikan sebenarnya dikurangi cadangan yang menyertai kebijakan fiskal ini (misalnya, di Amerika Serikat tahun ini kas yang operasi akan menghasilkan $ 500 miliar suntikan bersih deposito bank dan cadangan diadakan di The Fed). Hal ini sangat luar biasa-setidaknya untuk saya bahwa $ 500 miliar suntikan bersih cadangan oleh bendahara secara rutin diabaikan oleh pos teori moneter Keynesian, Seluruh perhatian yang diserap relatif sangat kecil (dan sementara) oleh operasi Bank Sentral. Selanjutnya, banyak ekonom (termasuk pasca Keynesian) menemukan kegiatan koordinasi antara Bank Sentral dan keuangan cukup membingungkan. Saya ingin meninggalkan isu-isu tersebut sebagian besar ke samping dan hanya melanjutkan dari titik logis bahwa defisit pengeluaran dengan hasil treasury dalam kredit bersih cadangan sistem perbankan, dan bahwa operasi ini fiskal bisa sangat besar.

Jika kredit ini bersih menyebabkan posisi cadangan berlebih, suku bunga overnight akan tawaran turun oleh bank yang menawarkan kelebihan di pasar pinjaman antar bank overnight. Kecuali Bank Sentral beroperasi dengan target tingkat suku bunga nol, penurunan tarif semalam memicu membuka penjualan pasar obligasi untuk mengalirkan kelebihan cadangan. Oleh karena itu, pada sehari-hari, pemerintah pusat mengintervensi perbankan untuk mengimbangi dampak yang tidak diinginkan dari kebijakan fiskal pada cadangan ketika mereka menyebabkan tingkat semalam untuk menjauh dari sasaran. Proses ini beroperasi secara terbalik jika treasury berjalan surplus, yang menghasilkan debit bersih cadangan dari sistem perbankan dan menempatkan tekanan ke atas pada harga-semalam lega dengan pembelian pasar terbuka. Jika kebijakan fiskal yang bias berjalan defisit (atau surplus) secara berkelanjutan, pemerintah pusat bank akan kehabisan obligasi untuk menjual (atau akan menumpuk terlalu banyak obligasi, offset pada nya neraca dengan deposito treasury melebihi batas operasi). Oleh karena itu kebijakan, adalah dikoordinasikan antara Bank Sentral dan treasury untuk memastikan bahwa kas akan mulai menerbitkan surat berharga baru seperti berjalan defisit (atau pensiun masalah lama dalam kasus anggaran surplus). Sekali lagi, kegiatan koordinasi dapat bervariasi dan rumit, tetapi mereka tidak penting untuk analisis kami di sini. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, defisit anggaran yang menciptakan kelebihan cadangan mengarah pada penjualan obligasi oleh Bank Sentral (pasar terbuka) dan treasury (Isu-isu baru) untuk menguras semua kelebihan cadangan, surplus anggaran menyebabkan terjadi sebaliknya ketika sistem perbankan adalah singkatan dari cadangan.

Penjualan obligasi (atau pembelian) dengan kas dan Bank Sentral, kemudian, akhirnya memicu dengan deviasi cadangan dari posisi yang diinginkan (atau diperlukan) dengan sistem perbankan, yang menyebabkan tingkat semalam untuk menjauh dari target (jika di atas nol). Penjualan obligasi baik oleh Bank Sentral atau treasury benar dilihat sebagai bagian dari kebijakan moneter dirancang untuk memungkinkan Bank Sentral untuk mencapai target. Target ini eksogen "dikelola" oleh Bank Sentral. Jelas, Bank Sentral menetapkan target sebagai hasilnya dari keyakinannya tentang dampak tingkat ini pada berbagai variabel ekonomi yang termasuk dalam tujuan kebijakannya. Dengan kata lain, pengaturan tingkat ini "eksogen" tidak tidak berarti bahwa Bank Sentral menyadari kendala ekonomi dan politik itu percaya untuk memerintah (apakah kendala dan hubungan benar-benar ada adalah berbeda materi).

Diskusi ini berlaku untuk negara-negara di mana pemerintah mengeluarkan mata uang dalam floating rezim nilai tukar. Sebuah negara yang pasak mata uangnya ke mata uang asing atau berharga logam beroperasi di lingkungan suku bunga yang cukup berbeda, namun, dengan kendala baik kebijakan fiskal dan moneter. Jika pemerintah berjanji untuk menebus mata uangnya untuk mata uang lain, atau untuk logam mulia, harus mempertahankan cadangan yang memadai bahwa mata uang atau logam untuk memenuhi semua permintaan yang mungkin untuk konversi. Ini membutuhkan cadangan sama, atau bahkan lebih besar dari, total persediaan uang bertenaga tinggi negeri. Defisit anggaran pemerintah yang kemudian cukup berbahaya kecuali surplus perdagangan dapat menjaga mata uang asing, atau logam mulia, mengalir ke cadangan resmi. Lebih relevan untuk makalah ini, suku bunga menjadi endogen dalam arti bahwa kebijakan moneter harus mencegah penebusan aset mata uang domestik terhadap mata uang asing atau berharga logam. Selanjutnya, kebijakan fiskal longgar harus hampir selalu diimbangi dengan ketat kebijakan moneter (target tingkat yang lebih tinggi) kecuali negara menikmati surplus perdagangan yang cukup. Jika bank swasta menawarkan account konversi, mereka harus memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi konversi. Perhatikan juga bahwa kebijakan Bank Sentral akan memperketat dalam krisis, seperti Bank Inggris digunakan untuk menaikkan tarif dan memanggil pinjaman setiap kali ada berjalan di bank swasta selama abad kesembilan belas. Perilaku akomodatif dari operasi Bank Sentral di rezim nilai tukar tetap berbahaya karena menempatkan cadangan negara itu mata uang asing atau logam beresiko. Dengan demikian, respon pemalu Fed untuk Depresi Besar, dan peningkatan atas tarif dalam krisis keuangan terlampir yang sementara sesuai negara pada standar emas.

Perhatikan bahwa penjualan obligasi pemerintah oleh bangsa operasi pada nilai tukar tetap dapat dianggap sebagai sesuatu seperti operasi pinjaman, bagian dari kebijakan fiskal. Jika isu obligasi pemerintah dalam mata cadangan mata uang asing, itu memperoleh cadangan itu dapat memanfaatkan dalam pengeluaran defisit. Jika meminjam dalam mata uang sendiri, ia menghancurkan mata uang domestik yang memanfaatkan cadangan mata uang asing dan yang bisa saja dikonversi untuk menguras cadangan tersebut. Sebaliknya, pemerintahan yang berdaulat pada floating nilai tukar hanya kredit rekening bank ketika menghabiskan, penjualan obligasi hanya menguras kelebihan cadangan untuk mempertahankan tingkat overnight pada target. Banyak dari "konvensional kebijaksanaan "tentang kebijakan fiskal hanya berlaku dalam kasus rezim nilai tukar tetap. Di rezim seperti itu, meningkatnya defisit akan meningkatkan suku bunga, tidak secara otomatis karena pemerintah "bersaing" meminjam dengan pinjaman pribadi, tetapi karena Bank Sentral akan menaikkan tingkat target untuk melindungi cadangan pada rezim nilai tukar tetap. Pemerintah tampaknya menghadapi "kendala anggaran pemerintah": pengeluaran dibatasi oleh jumlah baru masalah utang, penciptaan uang baru, dan penerimaan pajak. Pajak menghasilkan menguras mata uang yang mengurangi rasio leverage pada cadangan mata uang asing atau logam mulia; pajak sementara tidak benar-benar "membayar" pengeluaran pemerintah, mereka melonggarkan kendala cadangan pada pengeluaran. Isu obligasi juga menguras mata uang, mengganti kepentingan produktif kewajiban pemerintah untuk cadangan non-produktif. Paling-paling, mereka hanya mendorong kemungkinan konversi mata uang domestik untuk cadangan ke masa depan. Oleh karena itu, masalah baru akan kemungkinan menyebabkan Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga untuk melindungi cadangan. Akhirnya,pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh uang emisi meningkatkan rasio leverage pada cadangan, sehingga kemungkinan akan menyebabkan Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga untuk alasan yang baru saja dibahas. Dengan demikian, ada alasan untuk fokus pada "kendala" yang dihadapi pemerintah pada nilai tukar tetap rezim, dan alasan untuk percaya bahwa defisit menaikkan suku bunga dan mengancam nilai mata uang. Jika defisit menyebabkan nilai tukar terdepresiasi, inflasi akan menjadi kemungkinan hasil. Dengan demikian defisit pemerintah lebih-atau-kurang benar "berjuang" dengan tinggi suku bunga untuk melindungi cadangan mata uang asing atau logam.

Sebaliknya, pemerintahan yang berdaulat yang mengeluarkan mata uang non-konversi pada floating nilai tukar tinggal di lingkungan yang berbeda. "Kendala anggaran pemerintah" adalah apa-apa selain identitas ex post yang sama sekali tidak membatasi pengeluaran pemerintah. Pemerintah menghabiskan dengan mengkredit rekening bank, pajak rekening bank menguras; defisit berarti kredit bersih ke rekening. Bahkan dalam kasus ini, seseorang dapat memikirkan kredit ini bersih ke rekening bank dengan "memanfaatkan" cadangan. Namun, karena pemerintah tidak menjanjikan untuk mengkonversi cadangan uang bertenaga tinggi untuk mata uang asing atau logam, dapat selalu menyediakan cadangan mata uang domestik "horizontal" on demand. Obligasi masih dikeluarkan untuk mengalirkan kelebihan cadangan, tetapi target suku bunga eksogen diatur dan bahwa tingkat target tidak perlu dinaikkan oleh Bank Sentral dalam menanggapi defisit pemerintah.

Argumen bahwa suku bunga menjadi endogen pada kurs tetap lebih dari sekadar semantik, meskipun kita telah mengakui sebelumnya bahwa kebijakan Bank Sentral tidak pernah sekali mengabaikan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, benar bahwa bahkan Bank Sentral dalam Rezim suku bunga mengambang mungkin memperhatikan nilai tukar dan akan mengambil dampak potensial pada mereka ke account user ketika menetapkan target tingkat semalam. Namun, dengan tetap rezim nilai tukar, keniscayaan kebijakan operasi untuk memastikan kekakuan nilai tukar menjadi over. Bank Sentral tidak bisa mengabaikan kekuatan yang mengancam pasak. Kebijakan moneter disandera dengan nilai tukar sehingga target suku bunga dapat dianggap endogen ditentukan oleh apa yang dianggap perlu untuk melindungi cadangan mata uang asing dan logam. Sebuah operasi Bank Sentral dalam tukar mengambang rezim nilai mungkin memilih untuk menaikkan suku ditargetkan sebagai respon terhadap defisit keuangan, dan itu mungkin bahkan percaya bahwa kebijakan ini melindungi nilai tukar, namun perilaku tersebut tidak diperlukan dalam rezim tersebut. Tingkat bunga mengambang memberikan gelar tambahan kebebasan kebijakan moneter yang tidak tersedia dalam sistem nilai tukar tetap.

d.      Likuiditas Teori Preferensi Keynes

Ada sejumlah klaim bahwa likuiditas teori preferensi Keynes adalah konsisten dengan kedua uang endogen - eksogen dan pengaturan suku bunga oleh Bank Sentral. Saya percaya bahwa klaim tersebut hasil dari salah tafsir Keynes versi teori preferensi likuiditas. Sementara teori preferensi likuiditas sering disajikan sebagai teori permintaan uang (bahkan kadang-kadang oleh Keynes sendiri), yang eksposisi terbaik teori Keynes (dalam Bab 17 Teori Umum, di artikel Keynes, 1937, "teori alternatif suku bunga", dan Townshend ini 1937 "Likuiditas-premium dan teori nilai") hadir sebagai teori umum aset harga. Ketika ditafsirkan dengan cara ini, teori preferensi likuiditas adalah hal yang konsisten dengan uang endogen dan eksogen pengaturan tingkat suku bunga.

Mari kita mengambil bentuk yang paling ekstrim dari horizontalism: tingkat semalam serta Bank suku bunga pinjaman dan deposito semua eksogen dikelola oleh kebijakan Bank Sentral. Selanjutnya, mari kita anggap bahwa harga obligasi pemerintah jangka pendek sama-sama dikelola oleh Bank Sentral, sementara harga obligasi pemerintah jangka panjang ditetapkan oleh ekspektasi kebijakan Bank Sentral di masa depan. Apakah teori preferensi likuiditas memiliki peran sedemikian model penentuan suku bunga? Ingatlah bahwa dalam Bab 17, Keynes berpendapat bahwa setiap aset memiliki pengembalian yang diharapkan, terdiri dari q-c +  l, di mana q mewakili diharapkan menghasilkan aset, c adalah pemborosan atau membawa biaya, l singkatan dari likuiditas, dan adalah diharapkan apresiasi / depresiasi harga aset dalam bentuk uang. Menurut Keynes, sebagian besar kembali ke aset yang sangat likuid berasal dari l (dan c akan diabaikan), sedangkan untuk aset modal, sebagian besar kembali akan terdiri dari qs diharapkan. Sebagai preferensi likuiditas jatuh, harga permintaan untuk aset yang kembali terutama terdiri l akan jatuh relatif terhadap nilai aset yang kembali terutama terdiri dari q. Di bawah asumsi horizontalism ekstrim, analisis ini tidak berlaku untuk tingkat semalam, untuk pinjaman dan suku bunga deposito, dan obligasi pemerintah tingkat tarif-yang dan karenanya harga semua eksogen diberikan. Namun, ini meninggalkan sejumlah besar aset yang harganya yang sebagian ditentukan oleh preferensi likuiditas.

Perhatikan bahwa Keynes tidak bermaksud mengatakan bahwa preferensi likuiditas adalah satu-satunya faktor penentuan harga aset, memang, itu tidak dapat tapi satu di antara sejumlah faktor lainnya. Diantara faktor-faktor ini kita harus mencakup kebijakan moneter dan suku bunga masa depan sesuai target yang diharapkan. Keynes dipilih untuk preferensi likuiditas analisis karena peran khusus dimainkan oleh uang, yang memiliki "aneh" sifat-salah satunya adalah bahwa hal itu biasanya paling likuid aset. Ada bagian dari eksposisi Keynes yang harus diubah pengakuan ditinggalkannya nilai tukar tetap dan (re) munculnya eksogen suku bunga overnight. Namun, argumen bahwa ketika ketidakpastian tentang ekonomi prospek naik, harga permintaan aset modal likuid cenderung turun relatif terhadap orang-orang aset keuangan likuid pasti berlaku bahkan dengan tingkat bunga mengambang dan eksogen administrasi beberapa suku bunga.

Segera setelah GT diterbitkan, ada upaya untuk mendamaikan likuiditas nya Pendekatan preferensi dengan dana teori dipinjamkan ortodoksi, terutama oleh Ohlin, Hicks dan Robertson. Keynes keras menolak semua upaya tersebut, tapi setelah kematiannya "Synthesizer" seperti Tsiang dan Kohn terus berdebat bahwa tabungan dan investasi arus, dan sesuai "arus keuangan", harus dikombinasikan dengan tuntutan dan persediaan stok uang menimbun untuk menentukan suku bunga. (Lihat Foley untuk lebih- studi atau-kurang definitif hubungan antara saham dan arus.) Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa Pasca Keynesian, berpendapat bahwa pendekatan preferensi likuiditas dekat-atau mungkin adalah hal yang sama seperti teori dana-dipinjamkan. Ini telah terbawa ke dalam kritik Hyman Minsky kerja, yang beberapa pengikut pendekatan Circuit berpendapat adalah juga didasarkan pada pendekatan dana pinjaman. Saya pikir semua ini merupakan dasar conflation teori preferensi likuiditas dengan tradisional "permintaan uang" teori, dan kesalahpahaman dari dampak posisi neraca pada perilaku.

e.       Hipotesis ketidakstabilan keuangan Minsky

Kritik dari Minsky dimulai dengan kutipan yang dipilih beberapa dari tulisan-tulisannya di awal yang ia tampaknya tidak dapat membedakan tabungan dan keuangan dan uang, itu kemudian mengklaim bahwa Minsky mengadakan pendekatan loanable fund dan karenanya hipotesis ketidakstabilan keuangannya dikembangkan selama empat dekade berikutnya adalah cacat. Beberapa juga telah membantah bahwa itu adalah bahkan mungkin bagi neraca menjadi diregangkan atau pendapatan mengalir menjadi "Leverage" dengan cara Minsky dijelaskan, bukan memajukan semacam "Hukum Say" dari membiayai. Dalam pandangan ini, tidak peduli seberapa unit-unit ekonomi sulit mencoba untuk mendapatkan diri menjadi utang, mengimbangi kekayaan finansial dibuat bersama dengan keuntungan yang dihasilkan oleh mereka belanja- karenanya, unit lindung tidak bisa menjadi spekulatif atau Ponzi, dalam terminologi Minsky. Karena likuiditas tidak dapat dikurangi, preferensi likuiditas tidak memainkan peran dalam menentukan suku bunga / harga aset, dengan demikian, Minsky "teori harga dua" investasi adalah sebagai cacat likuiditas teori preferensi Keynes.

Menggunakan model sirkuit yang sangat sederhana dengan tidak ada pemerintah dan tidak ada sektor luar negeri, dan penting-tanpa uang selain "di dalam" credit (deposito bank diciptakan melalui pinjaman) itu identik benar bahwa perluasan kewajiban nonbank sama nonbank keuangan aset, maka, pada setiap titik waktu semua pinjaman dan deposito bisa pensiun. Sedemikian sederhana model, adalah tidak mungkin atau bahkan diinginkan untuk membuat perbedaan yang tajam antara saham dan arus-pada awal sirkuit, pinjaman maju sama deposito dibuat, sama dengan gaji dibayar, sama dengan pendapatan. Pengeluaran pada output dihitung sebagai bagian dari refluks proses, yang memungkinkan perusahaan untuk pensiun pinjaman dan memadamkan deposito, pendapatan upah apapun belum menghabiskan sama tabungan, deposito sama, sama dengan "uang menimbun", sama dengan pinjaman belum pensiun. Rangkaian ini ditutup ketika semua pendapatan akhirnya menghabiskan, semua deposito dan pinjaman yang hancur, dan semua tabungan dan uang menimbun dieliminasi. Jika rangkaian tidak tertutup, beberapa tabungan dalam bentuk deposito tetap, tapi ini persis sama pinjaman yang tidak dilunasi. Tabungan tidak dapat menjadi sumber pembiayaan bersih, untuk itu hanya merupakan pendapatan dan deposito yang tidak refluks. Agregat likuiditas tidak dapat ditarik karena dibuat dengan pembayaran upah, sehingga sama dengan pendapatan dan tetap hanya sebatas bahwa ada positif tabungan yang dapat terjadi hanya dalam bentuk uang. Tidak ada "di luar" uang untuk leverage, dan semua "dalam" uang "memanfaatkan" produksi aktual (samapenghasilan).

Sementara model ini sangat berguna untuk membuat titik-titik, dan untuk menyediakan satu mungkin jalan menuju pengembangan teori moneter produksi, tidak sangat berguna untuk menjelaskan evolusi neraca melalui waktu dalam lebih rumit ekonomi dengan beberapa sektor dan dengan pembiayaan peralatan modal yang tahan lama dalam dunia yang tak menentu. Ini adalah pusat perhatian Minsky untuk beberapa empat dekade, di mana ia mengembangkan model semakin canggih transformasi keuangan posisi terhadap kerapuhan yang lebih besar. Karyanya awal difokuskan pada evolusi perbankan neraca sebagai sistem inovasi mendorong bank untuk menggeser portofolio ke arah yang lebih aset tidak likuid. Salah satu konsekuensi peningkatan yang hampir terus-menerus deposit (atau pinjaman) untuk memesan rasio-a leveraging "luar" uang dalam uang hirarki sistem serta penurunan pinjaman (atau deposit) untuk obligasi pemerintah ("secondary reserves") rasio. Ini adalah salah satu aspek dari meningkatnya "kerapuhan" sektor keuangan yang Minsky terus menganalisis karena setiap inovasi keuangan baru yang dibawa cara-cara baru untuk meregangkan likuiditas.

Selama awal 1960-an, Minsky mengakui bahwa dampak dari ekspansi pada swasta neraca nonbank tergantung pada sifat dari ekspansi. Jika ekspansi didorong sebagian besar melalui defisit pemerintah, maka sektor hutang bersih swasta tidak perlu meningkat sama sekali, namun, ekspansi yang dipimpin sektor swasta dapat mengakibatkan peningkatan net hutang sektor tersebut: "Selama ekspansi berlarut-larut didominasi oleh rumah tangga dan defisit bisnis rasio rumah tangga dan komitmen keuangan bisnis untuk pendapatan naik, sedangkan pada ekspansi didominasi oleh defisit pemerintah rasio pribadi komitmen untuk penurunan pendapatan. "(Minsky 1963, hal. 412) Berbeda dengan hasil dari Model rangkaian sederhana, Minsky mengakui bahwa meskipun benar bahwa pada tingkat global, semua utang dan kredit membatalkan, hal ini tidak benar bagi individu-sektor yang dapat kreditur bersih atau debitur bersih. Banyak yang akan mengenali hal ini sebagai analisis sektoral yang paling dekat terkait dengan Wynne Godley hari. Oleh karena itu, ekspansi dapat terjadi dengan swasta sektor mengalami surplus, defisit, atau keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran-dan ini penting untuk kerapuhan. Untuk negara seperti Amerika Serikat, ekspansi yang kuat hampir otomatis menyatakan bahwa keseimbangan sektor swasta akan memburuk sebagai anggaran pemerintah bergerak ke arah keseimbangan (bahkan surplus selama tahun-tahun Clinton) dan sebagai saldo besar pembayaran defisit membuka dengan seluruh dunia. Oleh karena itu, Say Hukum Pasca Keynesian telah cukup diabaikan untuk memasukkan analisis sektoral dalam model mereka, dan kritik mereka Minsky tidak bisa menahan. Selanjutnya, Minsky mengakui bahwa agen ekonomi berhutang untuk mengambil posisi dalam aset, dan bahwa pembelian aset perlu tidak menghasilkan aliran pendapatan baru dari sektor produktif. Kemungkinan seperti itu tidak diperbolehkan dalam model rangkaian sederhana, di mana pinjaman dan deposito yang dibuat hanya dalam hubungannya dengan produksi. Namun, dalam jenis kapitalisme yang Minsky dimodelkan, sebuah bagian yang sangat besar dari suprastruktur keuangan dihapus dari produksi sehingga volume aset dan kewajiban keuangan dapat tumbuh relatif terhadap pendapatan yang mendasari dihasilkan dalam proses produksi-lain jenis memanfaatkan yang meningkatkan kerapuhan dan yang melanggar Hukum Say Keuangan.

Dalam persiapan untuk bukunya John Maynard Keynes yang akhirnya keluar pada tahun 1975, Minsky sangat hati-hati membaca kembali GT (catatan sangat rinci nya diarsipkan di Levy Economics Institute). Hal ini tidak hanya menghasilkan reinterpretasi Keynes, tetapi juga dalam revisi besar eksposisi Minsky sendiri dari teori investasi dan evolusi kerapuhan. Dalam tulisannya di tahun 1950 dan melalui sebagian besar tahun 1960-an, salah satu memang bisa menemukan beberapa bagian yang muncul untuk menunjukkan ia tidak sepenuhnya dimasukkan teori Keynes tentang hubungan tabungan-investasi dalam visi sendiri. Dalam pandangan saya, pekerjaan awal adalah masih sangat berharga bagi banyak wawasan ke pasar keuangan, dan tidak ada keraguan bahwa ia mengadakan uang pandangan endogen dari awal. Namun, seseorang dapat melihat jelas perbedaan dalam karyanya setelah tahun 1970. Selanjutnya, tak lama setelah menulis buku JMK, Minsky "Ditemukan" Kalecki (ia hampir pasti membaca Kalecki dua dekade sebelumnya, meskipun persamaan keuntungan tidak muncul dalam tulisan sebelumnya). Penambahan Keynes dan Kalecki menyebabkan peningkatan besar dari hipotesis ketidakstabilan keuangan.

Minsky disebut sebagai "teori keuangan tentang investasi dan teori investasi siklus ". Secara singkat, pinjaman bank menyediakan pembiayaan jangka pendek dari produksi investasi barang dan barang konsumsi, konsumsi dari tagihan upah yang diterima oleh investasi pekerja sektor barang menghasilkan arus pendapatan laba pada sektor konsumsi. Perusahaan memesan barang-barang investasi harus memperoleh pembiayaan jangka panjang untuk posisi mereka dalam aset, mereka menggunakan kombinasi dana internal yang (arus pendapatan modal bruto, yang dihasilkan sebagai atas dengan konsumsi pekerja sektor investasi) dan dana eksternal. The "pasokan" dari dana internal "horisontal" (dengan harga penyediaan barang modal), tetapi "pasokan" dari dana eksternal miring ke atas karena resiko pemberi pinjaman. Ini tidak ada hubungannya dengan loanable fund, melainkan dapat dikaitkan dengan ragu-ragu pemberi pinjaman untuk mengambil semakin posisi besar dalam kewajiban masing-masing perusahaan tertentu-dan kewajiban perusahaan dalam umum. Sementara Minsky menggunakan istilah "resiko" dia tidak berarti ini dalam pengertian Knightian; bukan masa depan tidak pasti dalam arti Keynesian, tetapi lembaga keuangan (dan mereka peminjam) beroperasi secara konvensional, dengan aturan praktis, pada angin puyuh optimisme dan pesimisme. Demikian pula, barang-barang investasi calon pembeli harus memperkirakan masa depan kembali dari barang modal; harga permintaan horisontal asalkan dana internal yang dapat menutupi biaya. Ketika dana eksternal yang terlibat, resiko peminjam adalah built-in, menurunkan harga calon peminjam bersedia membayar.

Perpotongan harga permintaan dan harga penawaran menentukan jumlah investasi dilakukan, yang pada gilirannya menentukan jumlah pembiayaan eksternal yang diperlukan dan komitmen kontrak dibuat. Menolak "Hukum Say Keuangan", Minsky berpendapat bahwa ini keputusan investasi dapat mengakibatkan meningkatnya kerapuhan sebagai bagian yang lebih besar dari yang diharapkan arus pendapatan menjadi komitmen (di muka) untuk pembayaran utang. Selanjutnya, seperti yang disebutkan di atas, Minsky mengakui bahwa perusahaan dan unit-unit ekonomi lainnya mengambil posisi dalam aset oleh mengeluarkan kewajiban dan tidak ada hubungan yang diperlukan antara nilai aset dan ukuran arus pendapatan yang dihasilkan dalam proses produksi. Selama ekspansi, keseimbangan lembar bergerak dari lindung nilai kepada spekulatif dan Ponzi sebagai debt service berkomitmen naik relatif terhadap aliran pendapatan calon. Jika arus pendapatan berubah menjadi kurang dari yang diharapkan, atau jika biaya keuangan meningkat, ini transformasi "normal" dan diskresi untuk posisi rapuh akan dipercepat. Perhatikan juga bahwa jika ekspansi cenderung menghasilkan surplus anggaran atau defisit neraca pembayaran, situasi anggaran agregat sektor swasta harus (Identik) memburuk. Dalam kasus apapun, karena lembaga keuangan tinggal di sama lingkungan expectational (lebih atau kurang) dihuni oleh orang lain, pemulihan harapan tentang masa depan (terlepas dari hasil realisasi saat ini) memang bisa berubah persepsi pemberi pinjaman dan peminjam resiko sedemikian rupa sehingga biaya keuangan eksternal meningkat, investasi pengeluaran jatuh, keuntungan dan pendapatan lain-lain turun, dan bola salju default bisa terjadi. Sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan "kurangnya tabungan" tetapi hanya hasil dari adopsi visi yang lebih kompleks keuangan kapitalis daripada tergabung dalam model sirkuit sederhana.

Sementara pekerjaan Minsky akan menyebabkan kita untuk menolak Hukum Say Keuangan sederhana ini, itu selalu konsisten dengan horizontalism dan administrasi suku bunga eksogen oleh Bank Sentral? Mari kita lagi mengambil bentuk yang paling ekstrim dari horizontalism: semalam tarif serta pinjaman bank dan suku bunga deposito semua eksogen dikelola oleh pusat kebijakan bank. Selanjutnya, mari kita anggap bahwa harga obligasi pemerintah jangka pendek sama dikelola oleh Bank Sentral, sementara harga obligasi pemerintah jangka panjang hanya diatur oleh ekspektasi kebijakan Bank Sentral di masa depan. Mereka yang maju Undang-Undang Say Financial tampaknya ingin pergi lebih jauh, untuk menolak setiap dampak endogen pada setiap suku bunga atausetiap harga aset keuangan, namun posisi tersebut tidak melekat dengan pendekatan horizontalist, di mana bahkan posisi ekstrim adalah bahwa suku bunga pinjaman, bunga deposito, dan berdaulat harga obligasi yang eksogen. (Perhatikan bahwa teori Minsky tentang investasi keuangan benar-benar tidak melibatkan suku bunga pinjaman Moore dalam hal apapun, karena "dua teori harga" investasi kekhawatiran keuangan eksternal jangka panjang yang disediakan oleh bank investasi, dan bukan oleh bank-bank komersial. Bank-bank komersial hanya memberikan jangka pendek "modal kerja" pinjaman yang digunakan selama produksi barang-barang investasi, maka masuk ke "arus keluaran" harga penawaran horizontal, tetapi tidak berperan dalam pembentukan "resiko pemberi pinjaman" yang menyebabkan harga penawaran meningkat.)

Selama ekspansi, Bank Sentral biasanya dimulai untuk meningkatkan nya diberikan tingkat target untuk mencegah apa yang dilihatnya sebagai "overheating". Hal ini menimbulkan biaya keuangan dan dapat, sebagai Minsky berpendapat, menyebabkan "pembalikan nilai sekarang" dalam arti bahwa proyek yang telah menguntungkan dengan biaya rendah sekarang menjadi tidak menguntungkan. Perusahaan harus memutuskan apakah akan melanjutkan produksi proyek yang sudah berjalan, menyerap tenggelam biaya dan mengambil kerugian, atau untuk meninggalkan proyek. Tingkat pengeluaran investasi baru menurun, menurunkan aliran keuntungan dan membuatnya lebih sulit untuk layanan sebelumnya dikeluarkan utang. Masalah keuangan timbul bahkan jika pasokan pinjaman bank horizontal pada baru suku bunga yang lebih tinggi yang ditargetkan oleh Bank Sentral. Meningkatkan untuk menilai target Bank Sentral akan diteruskan kepada peminjam bank baru pinjaman dan pada semua pinjaman adjustable rate. Sebagaimana dibahas di atas, kita bahkan tidak perlu perubahan kebijakan moneter untuk memiliki biaya keuangan meningkat, asalkan ekspansi mendorong peminjam ke dalam kelas resiko yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena alasan mikro (lebih besar luar biasa pinjaman kepada peminjam individu meningkatkan resiko) dan untuk alasan makro (pinjaman bank sebagai persen total kenaikan aset, terutama relatif terhadap "secondary reserves" seperti obligasi pemerintah-a hasil diperlukan jika ekspansi dipimpin oleh sektor swasta; pinjaman bank sebagai kelipatan ekuitas juga naik, kecuali dalam sederhana "Keuangan Hukum Say" model). Dengan demikian, bunga tarif dapat cenderung meningkat karena struktur keuangan menjadi lebih rapuh. Harga pasokan barang-barang investasi naik, sementara harga permintaan turun karena resiko peminjam besar yang diakui. Sekali lagi, jika ekspansi dipimpin oleh sektor swasta domestik, pengeluaran harus meningkat lebih cepat dari pendapatan, menempatkan peminjam ke posisi semakin genting. Tak satu pun dari Analisis Minsky membutuhkan uang beredar eksogen, atau pendekatan dana pinjaman. Hipotesis ketidakstabilan keuangan bertahan bahkan dalam versi yang paling ekstrim horizontalism.

           

II.    Karateristik Penelitian

1.      Validitas Internal

Hubungan Kausal

a)      Hipotesis 1 menyatakan bahwa implikasi yang timbul dari penerapan suku bunga eksogen untuk dua teori yang secara tradisional memainkan peran penting dalam banyak penelitian Keynesian Posting: Keynes Teori preferensi likuiditas, dan hipotesis ketidakstabilan keuangan Minsky.

b)      Suku bunga eksogen mempunyai hubungan positif dengan preferensi likuiditas, dan ketidakstabilan keuangan Minsky

2.      Konsistensi antara masalah penelitian, formulasi hipotesis dan analisis data

Menggunakan model sirkuit yang sangat sederhana dengan tidak ada pemerintah dan tidak ada sektor luar negeri, dan penting-tanpa uang selain "di dalam" kredit (deposito bank diciptakan melalui pinjaman) itu identik benar bahwa perluasan kewajiban nonbank sama nonbank keuangan aset, maka, pada setiap titik waktu semua pinjaman dan deposito bisa pensiun. Sedemikian sederhana model, adalah tidak mungkin atau bahkan diinginkan untuk membuat perbedaan yang tajam antara saham dan arus-pada awal sirkuit, pinjaman maju sama deposito dibuat, sama dengan gaji dibayar, sama dengan pendapatan. Pengeluaran pada output dihitung sebagai bagian dari refluks proses, yang memungkinkan perusahaan untuk pensiun pinjaman dan memadamkan deposito, pendapatan upah apapun belum menghabiskan sama tabungan, deposito sama, sama dengan "uang menimbun", sama dengan pinjaman belum pensiun.

3.      Konsistensi antara hasil simpulan yang ditarik

Terdapat konsistensi antara hasil penelitian dan kesimpulan yang ditarik, karena penjelasannya tidak menyimpang dari dari hasil penelitiannya.

4.      Implikasi hasil penelitian

Wawasan kritis Moore adalah bahwa pasokan cadangan harus dimodelkan sebagai horizontal diberikan pada suku bunga overnight. Pasokan uang bank harus diambil untuk menjadi endogen, dengan giro dibuat setiap kali bank membuat pinjaman. Jika diperlukan atau cadangan yang diinginkan meningkat akibatnya, Bank Sentral mengakomodasi dengan menyediakan lebih cadangan. Teori loanable fund, yang menurutnya tabungan pasokan (atau porsi pasokan) dari dana yang diperlukan untuk memenuhi permintaan kredit harus ditolak. Sama seperti pengeluaran investasi menciptakan jumlah yang setara dengan arus tabungan, pinjaman bank menciptakan jumlah yang setara dengan deposito bank. Demikian pula, analisis ISLM dan simultan penentuan suku bunga keseimbangan dan pendapatan harus ditolak karena mengandaikan pasokan uang eksogen yang ditentukan. Tidak dapat apapun otomatis ada dan dampak pengeluaran yang diperlukan pada tingkat suku bunga pinjaman dan deposito karena dapat dan biasanya melakukan peningkatan karena pengeluaran meningkat. Saat ini tingkat akan berubah hanya jika dan ketika Bank Sentral memutuskan untuk memungkinkan untuk melakukannya. Suku bunga pinjaman dan deposito jangka pendek ritel dapat diambil sebagai variabel mark-up dan mark-down dari tingkat saat ini. Tidak satupun ini menghalangi peran untuk versi Keynes preferensi likuiditas sebagai teori aset harga, dengan preferensi likuiditas sebagai salah satu komponen yang masuk dalam menentukan suku bunga yang tidak dikelola oleh kebijakan Bank Sentral. Akhirnya, semua ini adalah konsisten dengan hipotesis ketidakstabilan keuangan Minsky yang menurut ekspansi dan evolusi praktek keuangan cenderung untuk meregangkan likuiditas dan menciptakan struktur keuangan yang rapuh yang lebih rentan terhadap krisis keuangan bahkan dalam dunia uang endogen, horizontal disediakan cadangan, dan eksogen diberikan tarif saat ini.